(1)CERAMAH HABIBIE (B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004)
Prasarana Ekonomi (3/3)
Safety, dimoda transportasi udara sangat peka
dipengaruhi oleh kualitas SDM yang melayani dan
keadaan kualitas lapangan udara dan sekitarnya.
Semuanya ini sangat mempengaruhi terkendalinya
biaya untuk:
1.pencegahan menurunnya daya saing ekonomi nasional
meyakinkan masuknya modal luar negeri
2.menghindari keluarnya modal dalam negeri
Agar momentum pembangunan yang pernah kita
kenal dan alami dapat kembali.
Otonomi, Pembangunan dan
Pendapatan Asli Daerah PAD (1/12)
Otonomi daerah mencerminkan terlaksananya
demokrasi, dimana peran utama diberikan kepada
manusia yang merdeka, bebas berpikir, bebas berkarya,
bebas berbicara dan bebas berpendapat yang diimbangi
oleh tanggung jawab.
Pemilihan legislatif dan exekutif langsung oleh rakyat
adalah salah satu produk dan proses demokrasi.
Selama demokrasi itu berjalan, otonomi daerah terjamin
berkembang dengan peningkatan transparensi dan
efisiensi baik di pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah dengan legislatif masing masing bebas KKN.
Otonomi, Pembangunan dan
Pendapatan Asli Daerah PAD (2/12)
Pembangunan daerah harus diarahkan pada pendayagunaan SDA
(terbaharukan & tidak terbaharukan) dimana agroindustri dan atau
industri pertambangan mendapat perhatian khusus.
Swasembada pangan, gizi, pelayanan kesehatan, proses
pendidikan, proses pembudayaan dan proses pengetahuan patut
mendapat perhatian khusus dan utama.
tahun yang akan datang, penduduk Indonesia meningkat
menjadi sekitar 275 juta (tiap hari jumlah penduduk meningkat
sekitar 8000 orang).
Produksi gabah kering dari 50 juta ton yang harus ditingkatkan
menjadi 70 juta ton merupakan tantangan tersendiri.
Oleh karena itu peran IPTEK dan pemberian MOTIVASI kepada
PETANI harus ditingkatkan dan tidak dapat dilepaskan dari
pengembangan mekhanisme harga pasar yang bersenergi positf
dengan pelaku pasar, tanpa merugikan konsumen.
Otonomi, Pembangunan dan
Pendapatan Asli Daerah PAD (3/12)
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pembangunan
harus mengandalkan pada SDM.
Industri manufaktur dan jasa untuk substitusi Impor dan ekspor, yang
berorientasi kepada pasar (daerah, nasional & globa)l harus dikembangkan dan dibina.
Prasarana ekonomi Daerah dan pelayanan yang dapat menghasilkan ekonomi biaya rendah ditunjang oleh SDM yang produktif dan IPTEK harus dikembangkan sebagai andalan pembangunan daerah.
Adalah wajar dan rasional jikalau 30 Propinsi dapat digabung dalam enam (6)
Wilayah sebagai berikut:
1.Wilayah Sumatra
2 .Wilayah Jawa
3. Wilayah Bali, NTB dan NTT
4. Wilayah Kalimantan
5. Wilayah Sulawesi
6. Wilayah Maluku, Maluku Utara dan Papua
* Dengan demikian Moda Pelayanan Transportasi, Distribusi, Perbankan
(misalnya Bank Pembangunan Sumatra, Bank Pembangunan Kalimantan dsb.dapat diaktifkan); dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan tingkat
Pembangunan Daerah.
Strategi dan Kesimpulan (1/7)
Pembiayaan IPTEK pada saat ini tidak mungkindiandalkan pada Usaha Kecil dan Usaha Menengah sedangkan Usaha Besar masih sangat tergantung pada perusahaan induknya atau mitranya di negara asal.
Pembiayaan IPTEK sementara masih tergantung pada Anggaran Pemerintah yang hanya mampu menyediakan 0,05% dari PDB (negara maju menyediakan antara 3% dan 5% PDB mereka untuk pembiayaan IPTEK, belum termasuk IPTEK yang dibiayai langsung oleh perusahaan nasional dan multi nasional negara tersebut).
Strategi dan Kesimpulan (2/7)
Dana IPTEK yang disediakan oleh Pemerintah harus dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan kualitas dan pertumbuhan UK, UM dan UB pada dasarnya dan khususnya bidang Agroindustri, Manufaktur dan Jasa.
Masyarakat, Pemerintah dan Anggota Legislatif di Daerah maupun Pusat harus mencegah ditutupnya Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar jikalau memang terbukti pernah menyediakan lapangan kerja, memanfaatkan hasil IPTEK dan membayar pajak.
SDM yang telah menikmati pendidikan dan proses keunggulan melalui pekerjaan di perusahaan harus diperhatikan dan tidak dibenarkan dibiarkan merantau ke negara tetangga, Timur Tengah bahkan ke negara
maju seperti Europa, Amerika Utara dan Jepang.
Strategi dan Kesimpulan (3/7)
pusat keunggulan IPTEK perlu diarahkan
menjadi proaktif melaksanakan penelitian dan
pengkajian secara rinci untuk dapat membantu
penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh
masyarakat baik di pusat maupun didaerah.
Adanya kaitan dan arus Informasi yang cepat, tepat dan
bermutu antara Lembaga, Pusat Keunggulan, Usaha
dan Industri baik Swasta maupun BUMN di Daerah dan
Pusat harus dikembangkan.
Kerjasama dengan mitra di Luar Negeri harus
dipromosikan.
Strategi dan Kesimpulan (4/7)
SDM yang berkualitas dan berpengalaman dipromosikan dan diberi insentif untuk proaktif membangun daerah demi memperkecil kesenjangan antara daerah dan pusat khususnya seperti
tercermin oleh PAD DKI Jakarta dibandingkan dengan PAD Propinsi lainnya. Para Ahli di Pusat ( Bapenas, BPPT, LIPI, dsb.) untuk sementara (3 sampai 5 Tahun) ditempatkan di BAPEDA atau KADINDA untuk dapat ikut menigkatkan mutu perencanaan dan implementasi rencana tersebut sesuai jadwal, dengan biaya rendah dan kualitas tinggi.
Strategi dan Kesimpulan 5/7)
Pengalaman para Ahli, baik di Propinsi maupun di
Kabupaten, sangat bermanfaat untuk jenjang karier mereka.
Para pimpinan nasional di pusat harus lebih memperhatikan masalah mikro, sering berkunjung ke daerah dan proaktif memikirkan penyelesaian yang dihadapi di lapangan ketimbang berkunjung keluar negeri.
Strategi dan Kesimpulan (6/7)
Pimpinan Daerah harus pandai pandai memprioritaskan masalah yang dihadapi rakyat dan memanfaatkan Otonomi Daerah demi Pembangunan Daerah yang harus berorientasi pada SDM (yang berarti pendidikan, pembudayaan, lapangan kerja dan penguasaan IPTEK) IPTEK dengan hasil nyata yang berorientasi ke pembangunan dan kepentingan masyarakat selalu akan dibiayai. PAD Jawa, Bali dan DKI Jakarta prosentual lebih tinggi dibandingkan prosentual PDB adalah akibat andalan pada peran SDM dalam pembangunan.
Strategi dan Kesimpulan (7/7)
Wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku,
Maluku Utara & Papua masih mengandalkan
pembangunannya pada SDA.
Ternyata PAD 30 Propinsi hanya 0,73% dari PDB 30
Propinsi tersebut sedangkan khusus DKI Jakarta dapat
mengumpulkan 1,76% dari PDB DKI Jakarta.
Memperhatikan masa depan pembangunan, yang akan
dan harus mengandalkan pembangunan pada peran SDM dan tersedianya lapangan kerja, maka kemungkinan besar Presiden dari Negara kita kelak
harus membawa pengalaman sebagai seorang Gubernur Daerah, seperti halnya di Amerika Serikat dan beberapa negara Europa.
Prasarana Ekonomi (3/3)
Safety, dimoda transportasi udara sangat peka
dipengaruhi oleh kualitas SDM yang melayani dan
keadaan kualitas lapangan udara dan sekitarnya.
Semuanya ini sangat mempengaruhi terkendalinya
biaya untuk:
1.pencegahan menurunnya daya saing ekonomi nasional
meyakinkan masuknya modal luar negeri
2.menghindari keluarnya modal dalam negeri
Agar momentum pembangunan yang pernah kita
kenal dan alami dapat kembali.
Otonomi, Pembangunan dan
Pendapatan Asli Daerah PAD (1/12)
Otonomi daerah mencerminkan terlaksananya
demokrasi, dimana peran utama diberikan kepada
manusia yang merdeka, bebas berpikir, bebas berkarya,
bebas berbicara dan bebas berpendapat yang diimbangi
oleh tanggung jawab.
Pemilihan legislatif dan exekutif langsung oleh rakyat
adalah salah satu produk dan proses demokrasi.
Selama demokrasi itu berjalan, otonomi daerah terjamin
berkembang dengan peningkatan transparensi dan
efisiensi baik di pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah dengan legislatif masing masing bebas KKN.
Otonomi, Pembangunan dan
Pendapatan Asli Daerah PAD (2/12)
Pembangunan daerah harus diarahkan pada pendayagunaan SDA
(terbaharukan & tidak terbaharukan) dimana agroindustri dan atau
industri pertambangan mendapat perhatian khusus.
Swasembada pangan, gizi, pelayanan kesehatan, proses
pendidikan, proses pembudayaan dan proses pengetahuan patut
mendapat perhatian khusus dan utama.
tahun yang akan datang, penduduk Indonesia meningkat
menjadi sekitar 275 juta (tiap hari jumlah penduduk meningkat
sekitar 8000 orang).
Produksi gabah kering dari 50 juta ton yang harus ditingkatkan
menjadi 70 juta ton merupakan tantangan tersendiri.
Oleh karena itu peran IPTEK dan pemberian MOTIVASI kepada
PETANI harus ditingkatkan dan tidak dapat dilepaskan dari
pengembangan mekhanisme harga pasar yang bersenergi positf
dengan pelaku pasar, tanpa merugikan konsumen.
Otonomi, Pembangunan dan
Pendapatan Asli Daerah PAD (3/12)
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pembangunan
harus mengandalkan pada SDM.
Industri manufaktur dan jasa untuk substitusi Impor dan ekspor, yang
berorientasi kepada pasar (daerah, nasional & globa)l harus dikembangkan dan dibina.
Prasarana ekonomi Daerah dan pelayanan yang dapat menghasilkan ekonomi biaya rendah ditunjang oleh SDM yang produktif dan IPTEK harus dikembangkan sebagai andalan pembangunan daerah.
Adalah wajar dan rasional jikalau 30 Propinsi dapat digabung dalam enam (6)
Wilayah sebagai berikut:
1.Wilayah Sumatra
2 .Wilayah Jawa
3. Wilayah Bali, NTB dan NTT
4. Wilayah Kalimantan
5. Wilayah Sulawesi
6. Wilayah Maluku, Maluku Utara dan Papua
* Dengan demikian Moda Pelayanan Transportasi, Distribusi, Perbankan
(misalnya Bank Pembangunan Sumatra, Bank Pembangunan Kalimantan dsb.dapat diaktifkan); dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan tingkat
Pembangunan Daerah.
Strategi dan Kesimpulan (1/7)
Pembiayaan IPTEK pada saat ini tidak mungkindiandalkan pada Usaha Kecil dan Usaha Menengah sedangkan Usaha Besar masih sangat tergantung pada perusahaan induknya atau mitranya di negara asal.
Pembiayaan IPTEK sementara masih tergantung pada Anggaran Pemerintah yang hanya mampu menyediakan 0,05% dari PDB (negara maju menyediakan antara 3% dan 5% PDB mereka untuk pembiayaan IPTEK, belum termasuk IPTEK yang dibiayai langsung oleh perusahaan nasional dan multi nasional negara tersebut).
Strategi dan Kesimpulan (2/7)
Dana IPTEK yang disediakan oleh Pemerintah harus dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan kualitas dan pertumbuhan UK, UM dan UB pada dasarnya dan khususnya bidang Agroindustri, Manufaktur dan Jasa.
Masyarakat, Pemerintah dan Anggota Legislatif di Daerah maupun Pusat harus mencegah ditutupnya Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar jikalau memang terbukti pernah menyediakan lapangan kerja, memanfaatkan hasil IPTEK dan membayar pajak.
SDM yang telah menikmati pendidikan dan proses keunggulan melalui pekerjaan di perusahaan harus diperhatikan dan tidak dibenarkan dibiarkan merantau ke negara tetangga, Timur Tengah bahkan ke negara
maju seperti Europa, Amerika Utara dan Jepang.
Strategi dan Kesimpulan (3/7)
pusat keunggulan IPTEK perlu diarahkan
menjadi proaktif melaksanakan penelitian dan
pengkajian secara rinci untuk dapat membantu
penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh
masyarakat baik di pusat maupun didaerah.
Adanya kaitan dan arus Informasi yang cepat, tepat dan
bermutu antara Lembaga, Pusat Keunggulan, Usaha
dan Industri baik Swasta maupun BUMN di Daerah dan
Pusat harus dikembangkan.
Kerjasama dengan mitra di Luar Negeri harus
dipromosikan.
Strategi dan Kesimpulan (4/7)
SDM yang berkualitas dan berpengalaman dipromosikan dan diberi insentif untuk proaktif membangun daerah demi memperkecil kesenjangan antara daerah dan pusat khususnya seperti
tercermin oleh PAD DKI Jakarta dibandingkan dengan PAD Propinsi lainnya. Para Ahli di Pusat ( Bapenas, BPPT, LIPI, dsb.) untuk sementara (3 sampai 5 Tahun) ditempatkan di BAPEDA atau KADINDA untuk dapat ikut menigkatkan mutu perencanaan dan implementasi rencana tersebut sesuai jadwal, dengan biaya rendah dan kualitas tinggi.
Strategi dan Kesimpulan 5/7)
Pengalaman para Ahli, baik di Propinsi maupun di
Kabupaten, sangat bermanfaat untuk jenjang karier mereka.
Para pimpinan nasional di pusat harus lebih memperhatikan masalah mikro, sering berkunjung ke daerah dan proaktif memikirkan penyelesaian yang dihadapi di lapangan ketimbang berkunjung keluar negeri.
Strategi dan Kesimpulan (6/7)
Pimpinan Daerah harus pandai pandai memprioritaskan masalah yang dihadapi rakyat dan memanfaatkan Otonomi Daerah demi Pembangunan Daerah yang harus berorientasi pada SDM (yang berarti pendidikan, pembudayaan, lapangan kerja dan penguasaan IPTEK) IPTEK dengan hasil nyata yang berorientasi ke pembangunan dan kepentingan masyarakat selalu akan dibiayai. PAD Jawa, Bali dan DKI Jakarta prosentual lebih tinggi dibandingkan prosentual PDB adalah akibat andalan pada peran SDM dalam pembangunan.
Strategi dan Kesimpulan (7/7)
Wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku,
Maluku Utara & Papua masih mengandalkan
pembangunannya pada SDA.
Ternyata PAD 30 Propinsi hanya 0,73% dari PDB 30
Propinsi tersebut sedangkan khusus DKI Jakarta dapat
mengumpulkan 1,76% dari PDB DKI Jakarta.
Memperhatikan masa depan pembangunan, yang akan
dan harus mengandalkan pembangunan pada peran SDM dan tersedianya lapangan kerja, maka kemungkinan besar Presiden dari Negara kita kelak
harus membawa pengalaman sebagai seorang Gubernur Daerah, seperti halnya di Amerika Serikat dan beberapa negara Europa.
